MenurutUndang-Undang Dasar 1945 di atas, kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), seperti dikutip dari Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi dengan UUD 1945) oleh I Gusti Ngurah Santika, S.Pd., M.Pd..Sistempembagian kekuasaan di Indonesia menuntut adanya kerjasama antarlembaga dalam bidang legislasi. Kekuasaan konstitutif dijalankan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden Indonesia mempunyai dua jabatan yaitu sebagai kepala negara dan kepala
Konseppemisahan kekuasaan (separation of power) yang dijalankan republik ini mengantarkan setiap lembaga negara mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang berimbang.Eksistensi tiga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dipisah.Kekuasaan penyelenggaraan negara tidak boleh berada ditangan satu badan.Teori pemisahan kekuasaan muncul
LembagaYudikatif Menurut Para Ahli. Adapun definisi ahli tentang arti lembaga yudikatif antara lain; UUD Pasal 24, Ayat 2. Lembaga yudikatif adalah bentuk insititusi yang diberikan kekuasaan atas kehakiman dalam tugas MA (Mahkamah Agung) serta badan peradilanyang secara umum berada di bawahnya, seperti badan hukum agama, militer, dan lain
BadanYudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung; Berikut ini adalah ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Tiga bagian kekuasaan menjalankan check and balances. Artinya, tidak ada intervensi di antara kekuasaan, namun saling mengimbangi untuk menghindari kekuasaan yang diserahkan hanya pada satu institusi secara supremasi. Presiden
Pedomanpelaksanaan negara di Indonesia diwujudkan melalui pembagian kekuasaan ke dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif oleh presiden dan wakil presiden. Lesislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.cmdbBE.
